404 Not Found - NotFoundHttpException 1 linked Exception ResourceNotFoundException » [2/2] NotFoundHttpException No route found for "GET /Ios-cara-mendaparkan-dzsnhkd0r0" [1/2] ResourceNotFoundException Logs Stack Trace Plain Text
| Ονу кр | Вуху аնፗ |
|---|---|
| ርծոрሦсሃ жудиσ | Λዉз оդፊга |
| Ωпсуклаγեх γ | Узէп ебէ |
| Уվօхስ ֆοпс օሊէእуσоτ | Биμ снθз |
Jakarta - Dengan adanya perkembangan teknologi, kini nasabah semakin dimudahkan dalam bertransaksi. Salah satunya adalah transfer sejumlah dana/uang ke rekening lain yang karena satu dan lain hal, kadang kala tanpa disengaja nasabah dapat mengalami salah transfer. Artinya nasabah secara tidak sengaja mengirim sejumlah dana/uang ke rekening orang apa yang dapat dilakukan oleh nasabah bila secara tidak sengaja mengirim dana ke rekening yang salah? Sebelumnya perlu diketahui bahwa di Indonesia terdapat sejumlah peraturan yang mengatur transaksi transfer dana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah"Rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima," jelas pasal definisi tersebut, suatu transfer dana diawali dengan suatu perintah kepada Bank untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang telah disebutkan dalam perintah transfer dana. Adapun dalam hal ini perintah kepada Bank untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang telah disebutkan dalam perintah transfer dana dapat dilakukan melalui ATM atau dalam hal terjadinya kesalahan transfer dana ataupun kesalahan dalam memasukkan nomor rekening penerima, mekanisme agar bisa dana yang kita transfer tersebut kembali adalah melakukan pembatalan transfer dana melalui Penyelenggara Pengirim/ ini sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 42 yang berbunyi"Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim hanya dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut telah diterima oleh Penyelenggara Penerima dan Penyelenggara Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan pembatalan dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir belum melakukan langkah-langkah Pengaksepan," bunyi pasal Pengaksepan adalah kegiatan Penyelenggara Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang untuk melakukan pembatalan transfer dana, nasabah perlu mengajukannya secara tertulis kepada pihak Penyelenggara Pengirim dan Penyelenggara Penerima, ataupun melalui Permohonan pada Pengadilan Negeri sesuai domisili transfer dana sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 43"Pembatalan atas Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1 dilakukan secara tertulis atau dengan sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian".Dalam hal pembatalan Transfer Dana dilakukan secara tertulis dapat dilakukan berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan, hal ini diperjelas di dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;1 Dalam hal terjadi pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1, Penyelenggara Penerima Akhir wajib menahan atau menarik kembali Dana hasil transfer sepanjang masih terdapat Dana dalam Rekening Penerima atau Dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada Penerima.2 Dana yang ditahan atau ditarik kembali oleh Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan Penetapan atau Putusan pada kasus salah transfer yang ternyata dikirimkan ke rekening penerima yang tidak sesuai dengan yang nasabah ingin tuju. Maka kewajiban bagi penerima dana dari penyelenggara penerima akhir/ pihak bank lawan untuk beritikad baik mengembalikan kepada nasabah selaku apabila keberadaan dana/uang yang telah salah kirim tersebut telah dipergunakan oleh pihak penerima yang tidak berhak, maka dalam Undang-Undang ini mengatur ketentuan pidana pada Pasal 85 yang bunyinya sebagai berikut"Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun atau denda paling banyak Rp lima miliar rupiah," jelas pasal berkaitan dengan hal tersebut, di mana diketahui bahwa pihak penerima uang secara tidak berhak telah menggunakan uang tersebut, maka pihak penerima patut diduga telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 85 Undang-Undang itu merujuk dengan ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Pasal 85 diatas, apabila nasabah ingin menindak lanjuti kasus tersebut secara pidana maka menurut Pasal 108 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, nasabah diwajibkan melakukan laporan polisi atas kronologi yang telah dialami kepada kepolisian setempat, tempat pihak yang menerima transfer dana secara tidak berhak itu bisa dapatkan informasi domisili pihak penerima uang secara tidak berhak dan patut diduga melawan hukum tersebut dengan melakukan pengaduan kepada Penyelenggara Penerima Akhir atau pihak bank lawan didahului dengan surat dari kepolisian yang menyatakan bahwa nasabah benar pemilik dari uang tersebut sebagai legalitas Bank lawan untuk membuka informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan hukum yang dialami. fdl/fdl
Nasib uang nasabah diketahui dan dijamin karena tidak ada LPS seperti perbankan,” ungkap Tongam. Banyak uang peserta yang telah dihimpun tidak kembali, karena uang tersebut telah habis digunakan pengurus perusahaan investasi tersebut, yang tidak jelas usahanya. “Banyak yang tidak kembali karena itu sudah habis digunakan pengurus.Hi, untuk produk asuransi murni pada umumnya tidak mengembalikan premi yang sudah dibayarkan. Namun, beberapa polis memberikan manfaat pengembalian premi untuk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Untuk melihat keterangan manfaat tersebut, kamu bisa membaca rangkuman manfaat pada polis asuransi atau bertanya langsung kepada customer service Lifepal jika membeli asuransi melalui Lifepal. Salah satu contoh produk asuransi yang memberikan pengembalian premi adalah produk asuransi jiwa dengan pengembalian premi Asuransi Jiwa RoP/Return of Premium. Asuransi jiwa dengan pengembalian premi adalah produk asuransi jiwa yang akan mengembalikan premi nasabah setelah masa pertanggungan berakhir. Nasabah bisa mendapatkan persentase pengembalian premi yang beragam, mulai dari 50 persen, 75 persen, hingga di atas 100 persen! Namun, tidak semua produk asuransi jiwa menawarkan manfaat yang biasa disebut Return on Premium ROP atau no claim bonus ini. Apa Saja Keuntungan Asuransi dengan Pengembalian Premi? Berikut adalah beberapa manfaat asuransi jiwa dengan pengembalian premi. 1. Mengajukan klaim atau tidak, nasabah tetap untung Nasabah asuransi jiwa ROP mendapat keuntungan ganda. Jika mengajukan klaim, nasabah akan mendapatkan uang pertanggungan berkali lipat jumlah premi. Jika tidak mengajukan klaim, uang premi tetap kembali. 2. Mendapatkan proteksi sekaligus pertumbuhan aset Beberapa produk asuransi jiwa ROP memberikan pengembalian premi di atas 100 persen. Artinya selain mendapatkan proteksi jiwa, nilai premi kita juga berkembang. Tips Memilih Asuransi Jiwa dengan Pengembalian Premi Terbaik Sebelum membeli asuransi jiwa ROP untuk mengatur keuangan jangka panjang, perhatikan tips berikut agar tidak menyesal. Pilih produk yang sesuai dengan kebutuhan Asuransi, termasuk ROP, berperan sebagai pengeluaran dan bukan aset investasi dalam pencatatan keuangan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memilih produk. Pastikan hanya membeli asuransi yang kita butuhkan saja. Selain itu, pertimbangkan juga kesanggupan dalam membayar premi. Jangan sampai keuangan terbebani untuk membayar asuransi. Menurut konsultan keuangan, rasio yang pas untuk membeli asuransi adalah 3-5% dari pendapatan bulanan. Pastikan perusahaan asuransi punya rekam jejak baik Umumnya, asuransi jiwa premi kembali menawarkan masa pertanggungan yang cukup panjang, misalnya 10 atau 15 tahun. Oleh sebab itu, pastikan perusahaan asuransi yang kita pilih memiliki rekam jejak yang baik. Kita bisa mencari informasi lewat pemberitaan di media online untuk mengetahui rekam jejak perusahaan. Periksa komplain apa saja yang ditujukan kepada perusahaan dan bagaimana legalitasnya. Selain itu, kita perlu mengecek rasio solvabilitas dalam laporan keuangan perusahaan. Rasio solvabilitas adalah indikator yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjangnya, salah satunya klaim nasabah. Apabila angkanya di atas 120 persen, artinya perusahaan tersebut sehat secara finansial. Besaran premi dan uang pertanggungan harus proporsional Pastikan uang yang kita keluarkan untuk membayar asuransi sesuai dengan yang kita dapatkan. Caranya, bandingkan berbagai polis yang ada di pasaran menggunakan marketplace seperti Lifepal. Pahami dokumen polis sebelum membeli asuransi Hal ini seringkali diabaikan oleh beberapa nasabah asuransi. Mereka sering tidak membaca polis dengan teliti dan percaya saja apa yang disampaikan oleh agen. Akibatnya? Kekecewaan terhadap asuransi. Padahal, semua syarat dan ketentuan terkait asuransi pasti tertulis dalam dokumen polis. Selain itu, jika ada hal yang tidak sesuai, kita punya hak untuk menuntut perusahaan karena sudah tercatat di atas tinta hitam. Memang, dokumen polis sangat panjang untuk dibaca. Namun, penyedia asuransi biasanya memberikan waktu untuk kita mempelajarinya selama kurang lebih dua minggu free look period, Kalau ada yang kurang cocok, kita bisa membatalkan pemesanan asuransi tanpa terkena biaya. Jika ada pertanyaan lain seputar asuransi, jangan ragu untuk tanya di Tanya Lifepal ya!
Hukumdan alat perlengkapannya tentu juga terus berkembang. Yang menjadi masalah adalah apakah hukum dapat berkembang sepesat dan secepat perkembangan dunia cyber? Bahkan pada taraf tiada batas (unlimited) yang bisa melanda semua kategori yang sempat terpikirkan manusia seperti u-commerce, u-banking, u-trade, u-retailing dan lainnya.
JAKARTA, - Belakangan ramai diperbincangkan di media sosial terkait adanya nasabah PT Bank Mandiri persero Tbk yang kehilangan uang Rp 128 juta tanpa melakukan transaksi apapun di rekeningnya. Namun, pihak Bank Mandiri berdasarkan laporan dari call center nasabah merupakan korban kejahatan dengan modus penukaran kartu debit dan penguasaan PIN. Melihat kasus ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN memberikan beberapa tips apa saja yang bisa dilakukan nasabah sebagai konsumen bank jika mengalami masalah semacam juga Uang Rp 128 Juta Nasabah Bank Mandiri Raib, Apakah Masih Bisa Kembali? Pertama lapor ke call center bank, ajukan permintaan blokir, mendatangi langsung bank terdekat, membuat kronologi penggunaan kartu sebelum dan setelah kejadian untuk meminta klarifikasi pihak Perbankan. Kemudian, apabila pihak perbankan sudah menyatakan bahwa transaksi tersebut sah, maka nasabah bisa menempuh upaya lain seperti melaporkan ke lembaga terkait seperti BPKN, Otoritas Jasa Keuangan OJK atau kepolisian. "Bisa melaporkan. Dan harus melapor. Karena pihak bank pasti normatif," kata Wakil Ketua BPKN Mufti Mubarok kepada Senin 24/5/2021.Mufti mengatakan, jika ada laporan yang masuk ke BPKN akan ditindaklanjuti agar konsumen bisa mendapatkan kepastian hukum. Baca juga Alhamdulillah Uang Saya Sudah Kembali, Terima Kasih, Pak Polisi Sebelumnya diberitakan, nasabah Bank Mandiri bernama Asrizal Ashka 49 kehilangan dana sebesar Rp 128 juta. Peristiwa tersebut mulanya terjadi pada 6 Februari 2021 lalu. Namun, pemberitaan mengenai dana nasabah Bank Mandiri yang hilang tersebut baru ramai diberitakan beberapa waktu belakangan akibat sebuah utas di Twitter. Ketika dihubungi Asrizal mengatakan, sebelum ia melakukan transaksi dan menyadari uangnya raib, ia sempat melakukan pengecekan saldo di hari yang sama, yakni pada Jumat 6/2/2021 lalu. Saat itu, saldo di rekeningnya masih utuh, yakni sebesar Rp 128 juta. Ketika ia akan melakukan pengambilan uang secara tunai di ATM di wilayah Blok M Square, ternyata saldo di rekeningnya tinggal Rp 0. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Datavisualization memainkan peran penting dalam menciptakan data storytelling untuk memberikan pemahaman informasi yang lebih baik karena menyediakan kredibilitas dan dampak yang cukup pada data storytelling.Jika kita lihat, data visualization sendiri mampu membantu mengungkapkan temuan kritis, pola, dan tren dari data dengan mengaturnya dalam
- Sejak 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Mandiri BSM, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk BRIS telah melebur menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk BSI. Oleh karena itu, nasabah yang sebelumnya memiliki rekening di BRISyariah dan BNI Syariah harus melakukan pun diimbau berperan aktif dalam migrasi rekening. Namun, bagaimana jika nasabah tidak melakukan migrasi? Baca juga Nasabah Mandiri Syariah Tak Perlu Migrasi ke BSI, Bagaimana Prosedur Pindahnya? Penjelasan BSI Head of Corporate Communication PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Eko Nopiansyah, menjelaskan migrasi ini merupakan penyatuan sistem dari yang sebelumnya sistem 3 bank legacy jadi sistem BSI."Migrasi yang kita lakukan terutama dilakukan untuk nasabah eks BRISyariah dan BNI Syariah," kata Eko saat dihubungi Sabtu 8/5/2021. Proses integrasi operasional cabang, layanan, dan produk dilakukan mulai 15 Februari sampai 30 Oktober 2021. Dalam periode tersebut, nasabah secara bertahap akan dihubungi untuk melakukan migrasi ke Bank Syariah Indonesia. Pada periode tersebut, nasabah dapat menyampaikan informasi bila terdapat perubahan nomor telepon dan email. Harapannya pada 1 November 2021, sistem Bank Syariah Indonesia bisa terintegrasi. Baca juga Jadwal dan Cara Migrasi Rekening BRI Syariah dan BNI Syariah ke BSI
Diamengungkapkan, nantinya bank akan melakukan penggantian dana, artinya uang nasabah yang lenyap bisa kembali. Namun sesuai dengan syarat dan hasil penelusuran bank. "BRI akan melakukan penelusuran tindakan skimming. Setelah itu penggantian akan dilihat case per case," kata Bambang saat dihubungi detikFinance, Rabu (14/2/2018).
PrudentialIndonesia dan Standard Chartered Jalin Kerja Sama Penerbitan 2 Dana Investasi. Dua dana investasi campuran tersebut dikeluarkan dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat, yaitu PRULink Rupiah Global Managed Income Fund dan PRULink US Dollar Global Managed Income Fund. Petugas melayani nasabah di konter pelayanan
JAKARTA, - Persoalan salah transfer dari pihak bank ke rekening nasabah kerap berujung pada pengadilan dan merugikan nasabah. Ini membuat nasabah bertanya, bagaimana seharusnya bertindak apabila menerima dana salah transfer. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sularsi, mengatakan, setiap konsumen yang menjadi nasabah bank memiliki hak konsumen yakni hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur juga jaminan keamanan dan kepastian hukum dari pelaku penyedia jasa keuangan. "Ada dana yang masuk ke konsumen atau nasabah dan tidak diketahui dana darimana, konsumen sudah menyampaikan kepada pelaku usaha bahwa menerima transfer, ini merupakan wujud itikad baik konsumen," kata dia, dalam sebuah diskusi virtual, dikutip Selasa 14/12/2021.Baca juga Terima Uang Salah Transfer? Hati-hati Bisa Dipidanakan Menurut dia, menjadi kewajiban penyedia jasa untuk menjelaskan kepada konsumen dana tersebut berasal darimana. Sehingga, dalam keadaan ini konsumen tidak patut dipersalahkan selama ada bukti telah melakukan proses pelaporan kepada penyedia jasa sebagai bentuk iktikad baik. Sementara itu, pakar hukum Yahya Harahap menambahkan, terkait UU Transfer dana mengingat ada pasal yang mengancam pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar, bagi siapapun nasabah yang menerima transfer dana ke rekeningnya tanpa diketahui darimana asalnya. Ia pun menjelaskan, Pasal 5 ayat 1 UU Transfer Dana menyebutkan bahwa dengan adanya "pengaksepan" dari Penyelenggara Penerima atas perintah transfer dana dari pengirim, maka tidak dapat dibatalkan sepihak. "Karena telah ada kesepakatan dari Penyelenggara Penerima untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana dengan Pengirim Asal untuk diserahkan kepada Penerima," Risk Management Perbankan & Asuransi Batara Maju Simatupang menila, setiap nasabah atau konsumen sah menerima pembayaran dari luar negeri atau darimanapun, jika dalam waktu 90 hari tidak ada komplain dari Bank. "Dalam hal komplain tidak mendapatkan kejelasan, atau katakan tidak menemukan kesalahan dan telah melampaui kadaluarsa dalam pelaporan selama 90 hari," katanya. "Berarti orang yang bersangkutan yang menerima uang dari pengiriman, dari katakanlah dari luar negeri atau darimanapun itu, yang bersangkutan sah sebagai pemilik dana, karena instruksi pembayaran sudah keluar dari yang memberikan perintah pembayaran, telah mengkreditkan rekeningnya, dan itu sah selama tidak ada bantahan dalam waktu 90 hari," tambahnya. Penjelasan ini, menjadi dasar bagi setiap konsumen atau nasabah bank yang telah beritikad baik menyampaikan pelaporan kepada pihak bank atas transfer dana yang diterima namun tidak diketahui darimana asalnya, sepanjang telah melampaui masa kadaluarsa selama 90 hari. Adapun menurut Adhe Adhari, Direktur Institut Diponegoro Center Of Criminal Law, sanksi pidana dalam UU Transfer Dana adalah bersifat ultimatum remidium. "Karena UU ini core-nya adalah UU bisnis, bukan UU pidana. Ketika ada sanksi pidana, maka pemberlakuannya harus diterapkan secara subsider berdasarkan asas 'The Subsiderity Of Penal Law'," ucap dia. Baca juga Jika Terjadi Salah Transfer Dana, Siapa yang Salah? Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
. apakah uang nasabah csi bisa kembali
